CAHAYASIANG.ID, Manado – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun dan para Kepala Divisi (Kadiv), beserta jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut, mengikuti kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal yang diselenggarakan secara hybrid terpusat dari Aston Kartika Grogol, Jakarta, Rabu (08/11) tadi.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-57 Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini juga dijadikan momentum untuk mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja yang dilakukan sepanjang tahun.

Mengangkat tema “Akselerasi Digital, Wujudkan Pengawasan Optimal”, Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu ungkapkan pesan dibalik tema tersebut. “Pesan mendalam bahwa insan APIP Kemenkumham mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja pengawasan,” ungkap Razilu.
Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Duta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward O.S Hiariej. Bersamaan dengan Wamenkumham memasangkan pin kepada perwakilan Duta Integritas, Plh. Kepala Kantor Wilayah Rudy Hendra Papkpahan juga turut memasangkan pin kepada Duta Integritas jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara secara simbolis.
Selanjutnya, Wamenkumham dalam arahannya menyampaikan beragam terobosan dan inovasi terus digelorakan Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan. Upaya yang dilakukan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam prestasi dan capaian kinerja Kemenkumham, WTP 14 kali berturut-turut, Satker ZI menuju WBK/WBBM yang terus bertambah, Index Integritas yang semakin meningkat, dan penghargaan kepatuhan tinggi standar pelayanan publik, merupakan wujud nyata peran ITJEN dalam perbaikan kinerja Kemenkumham.

“Bagi Duta Integritas di Satuan Kerja masing-masing perlu di ingat, Duta Integritas tidak hanya bersifat simbolis, tetapi dapat bekerja dengan program kerja, rencana aksi yang spesifik, terukur, logis dan ada periode waktu yang jelas, sehingga Pembangunan Integritas dapat memberikan panduan dalam pembentukan pendayagunaan, pembinaan serta monitoring peran Duta Integritas di Kemenkumham,” tegasnya. (ak/*)






