CAHAYASIANG.ID, Manado – Bertempat di Ruang Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada Jumat (7/6) kemarin, digelar Seminar Internasional dengan tema Democracy in Southeast Asia (Demokrasi di Asia Tenggara).
Seminar yang dibuka Ketua Umum Pengurus Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. Alfitra Salamm APU tersebut, menghadirkan narasumber Prof. Thomas Seitz Ph,D dari University Of Wyoming USA, serta Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, dosen FISIP Universitas Brawijaya.
Sebelum membuka seminar sehari tersebut, Alfitra memberikan pandangan dengan dua pertanyaan yakni mengapa demokrasi di Asia Tenggara selalu gagal, serta mengapa demokrasi sulit dicapai dinegara berkembang terlebih khusus di Asia Tenggara.
Menurutnya, latar belakang sistem politik di Asia Tenggara sejak tahun 1960 hingga 1990an kebanyakan otoriter karena visi pertama adalah visi integraasi nasional. “Termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand. Semuanya integrasi nasional. Inilah gelombang pertama. Setelah tahun 1990an, gelombang reformasi datang di negara-negara Asia, kecuali Singapura,” ungkapnya.
Alfitra menyebut bahwa gelombang kedua yakni reformasi dari demokrasi inilah yang sedang diuji dan masih sulit dicapai. Menurutnya, kita baru mengganggap demokrasi itu sebagai metode.
“Metode itu adalah harus ada Pemilu, perlemen, DPR ya seperti itu, Orang bilang bahwa itu adalah prosedur demokrasi,” ucapnya.
Dikatakannya, perkembangan setelah reformasi sampai sekarang, ada hal yang menarik yang dilihatnya dalam demokrasi Indonesia yakni apakah demokrasi barat itu sesuai dengan kultur kita atau tidak, serta apakah demokrasi prosedural itu dipaksakan sehingga terjadi carut marut dalam politik.
Ia melihat di Indonesia dari perkembangan terakhir, arah demokrasi kita adalah demokrasi konsensus karena nenek moyang kita berlatar belakang gotong royong. “Jadi arah demokrasi kita itu adalah harmonisasi. Ini tercermin dari percakapan elit-elit politik kita yang tidak siap bermusuhan,” sebut Alfitra.
Menurutnya, bukannya ia setuju dengan demokrasi konsensus atau demokrasi harmonisasi. Tapi dalam demokrasi perlu adanya rakyat mengontrol pemeritah karena itulah hakikat demokrasi.
“Beban yang paling berat adalah membangun masyarakat sipil yang kritis dan bisa mengontrol pemerintah. Ancaman serius bagi demokrasi adalah money politic serta populisme dan itu fakta,” tandanya.
Sementara, sebagai pembicara pertama, Prof. Thomas yang adalah ahli tentang politik demokrasi di Asia Tenggara mengatakan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih butuh waktu yang cukup lama. Hal itu berdasarkan penilitian yang dilakukan bersama timnya.
[caption id="attachment_29735" align="aligncenter" width="566"] (csid/ak)[/caption]...
