CAHAYASIANG.ID, Manado – Semangat menghadirkan pelayanan dan tata kelola keimigrasian yang profesional, humanis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat kembali ditegaskan melalui pengukuhan Forum Komunikasi dan Kolaborasi Penanganan Deteni, Pencari Suaka, dan Pengungsi (FORKOPDENSI) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kota Manado yang diselenggarakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Manado di Luwansa Hotel Manado.
Kegiatan yang dihadiri Kakanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani, yang didampingi Pejabat Struktural dan para Ka. UPT serta dihadiri pula oleh Kakanwil Ditjenim Gorontalo, Agung Sampurno, diikuti oleh peserta yang merupakan perwakilan instansi-instansi terkait yang menjadi bagian dalam penanganan deteni dan pengungsi di Sulawesi Utara, seperti Kanwil Ditjenim Sulut bersama UPT Imigrasi se Sulut, Polda Sulut, Kodam XIII/Merdeka, Polresta Manado, Korem 131/Santiago, BINDA, BAIS serta beberapa SKPD terkait di Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kota Manado, menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi yang lebih terkoordinasi, efektif, serta tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.
Pembentukan FORKOPDENSI merupakan langkah strategis sekaligus implementasi nyata semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang terus digaungkan Direktorat Jenderal Imigrasi. Melalui semangat tersebut, fungsi keimigrasian tidak hanya hadir dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penanganan terhadap orang asing dilaksanakan secara profesional, bermartabat, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan.
Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Rita Nahumurry dan dilanjutkan dengan sambutan Kakanwil DItjenim Sulut, Ramdhani, sekaligus mengukuhkan anggota FORKOPDENSI serta secara simbolis memasangkan Rompi anggota FORKOPDENSI
Dalam sambutannya, Ramdhani menegaskan bahwa dinamika keimigrasian saat ini membutuhkan respons yang cepat, tepat, dan terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif keimigrasian, tetapi juga menyangkut aspek keamanan, kemanusiaan, dan hubungan internasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang harmonis antarinstansi agar setiap penanganan dapat berjalan optimal, profesional, dan tetap humanis,” ujarnya.
Menurutnya, FORKOPDENSI hadir sebagai wadah strategis dalam memperkuat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta menyatukan langkah antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi di wilayah Sulawesi Utara.
Ramdhani juga menekankan bahwa pembentukan FORKOPDENSI merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghadirkan tata kelola keimigrasian yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global, sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat” yang mengedepankan pelayanan publik yang profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, memiliki posisi strategis dalam dinamika mobilitas orang asing di kawasan timur Indonesia. Keberadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado, menjadi bagian penting dalam mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Termasuk dalam penanganan deteni warga negara asing dari berbagai negara, di antaranya warga negara Filipina yang masuk secara ilegal atau terdampar di wilayah perairan Indonesia dan menjalani proses pendetensian maupun pemulangan.
Dalam konteks tersebut, koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting, terutama dalam mendukung proses pendataan, pengawasan, pemulangan, hingga kerja sama dengan perwakilan negara asal dan organisasi internasional terkait. FORKOPDENSI diharapkan mampu menjadi forum yang aktif dan produktif dalam menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai tantangan penanganan pengungsi dan deteni di daerah.
“FORKOPDENSI tidak boleh hanya menjadi forum seremonial semata, tetapi harus menjadi wadah kerja nyata yang mampu memperkuat sinergi, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghadirkan penanganan yang lebih efektif, profesional, dan manusiawi. Kolaborasi yang dibangun hari ini merupakan bagian dari upaya bersama menjaga kedaulatan negara sekaligus menghadirkan kehadiran negara yang humanis melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat,” tegas Ramdhani.
Prosesi pengukuhan FORKOPDENSI Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado, menjadi puncak kegiatan yang menandai komitmen bersama seluruh unsur terkait dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor demi menciptakan tata kelola penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi yang lebih profesional, terpadu, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi dari Subdirektorat Penanganan Deteni dan Koordinasi Penanganan Pengungsi Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pembentukan FORKOPDENSI, serta materi dari Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, mengenai tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam mendukung pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
Melalui pengukuhan FORKOPDENSI ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi internasional, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penanganan deteni, pencari suaka, dan pengungsi yang profesional, humanis, serta mencerminkan wajah pelayanan keimigrasian Indonesia yang modern dan berkeadilan. (*/ak)
