CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Dalam rangka memperkuat implementasi pendidikan inklusi, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Olga Makasidamo, mengutus 57 orang ke Jogjakarta untuk melakukan studi banding. Mengikuti program tersebut untuk mempelajari praktek terbaik yang telah diterapkan di daerah tersebut. “Kami masih menunggu laporan lengkap dari hasil studi banding ini dan bagaimana langkah selanjutnya dalam penerapan di Kabupaten Sangihe,” ungkap Olga Makasidamo, saat diwawancara pada hari Senin (02/09/24).
Dirinya juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan pendidikan inklusi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan inklusi ini bertujuan agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat diterima dan dilayani dengan baik di sekolah umum, tanpa adanya diskriminasi.
Makasidamo juga menambahkan pentingnya pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). “Pendidikan inklusi harus dilaksanakan tanpa diskriminasi. Pembentukan ULD ini menjadi kewajiban yang harus ada di setiap daerah,” tambahnya.
Selain itu, Kabupaten Sangihe juga sedang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfokus pada partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini berbeda dengan metode konvensional yang lebih berpusat pada guru. “Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Namun, persiapan guru menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini,” jelas Kadis Pendidikan.
Dalam upaya mendukung penerapan Kurikulum Merdeka, pemerintah daerah telah mengadakan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang. “Bimtek untuk implementasi Kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan dan terus dievaluasi, termasuk uji coba program belajar lima hari dalam seminggu,” katanya.
Namun, tantangan tidak bisa diabaikan, terutama terkait kekurangan tenaga pendidik di beberapa wilayah, khususnya di wilayah kepulauan. “Kekurangan guru masih menjadi perhatian utama, terutama dengan adanya guru yang pensiun atau meninggal dunia. Namun, program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) cukup membantu mengatasi masalah ini,” tutup Makasidamo.
Pemerintah Kabupaten Sangihe melalui kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan berharap, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, penerapan pendidikan inklusi dan Kurikulum Merdeka dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa di daerah tersebut. (*Anto)
