CAHAYASIANG.ID, SULUT – Perayaan Partai Demokrat saat ini telah merayakan HUT ke-25 tahun. Dimana Puncak peringatan HUT ini digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026 kemarin.
Perayaan Ulang Tahun yang seharusnya menjadi momentum bagi jajaran Partai Demokrat khususnya di Sulawesi Utara untuk memperkokoh soliditaritas tercoreng akibat postingan yang viral di media sosial maupun media online terkait dugaan jual beli kursi PAW anggota Dewan Dapil Minsel-Mitra Billy Lombok yang melibatkan politisi senior Demokrat Sulut Johny R M Sumual (JOS).
Dalam pemberitaan di beberapa media online yang juga di share di media sosial, disebut JOS telah menyetor sejumlah uang yang disebut sebagai dugaan “mahar politik” berkedok uang operasional alias uang pelicin proses PAW yang belakangan berkas usulan pergantian anggota tidak pernah masuk di tingkat DPP Partai Demokrat.
Bahkan dalam pemberitaan tersebut sejumlah nama pengurus inti partai Demokrat Sulut disebut-sebut diduga terlibat.
Dalam pemberitaan tersebut, diceritakan Kronologinya dimana Sumual mengaku sedang berada di Papua ketika dihubungi
Brilliant Charles Lasut (BCL) merupakan pengurus partai. Menurut pengakuannya, Brilliant menyampaikan informasi bahwa Billy Lombok akan diproses untuk PAW.
Selanjutnya, Sumual kemudian mengaku diminta menyiapkan dana dan selanjutnya diarahkan bertemu dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Stendy Rondonuwu.
Pertemuan pertama disebut berlangsung di Grand Indonesia, Jakarta, pada awal Januari 2026. Pertemuan berikutnya berlangsung di Mall Atrium Senen dan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya BCL, anggota DPRD Manado Cicilia Longdong (CL) serta anggota DPRD Sulut Enjel Wenas.
Setelah itu, beberapa hari kemudian, menurut laporan Sumual, kembali digelar pertemuan di salah satu hotel di kawasan Grogol. Pertemuan tersebut disebut dihadiri Stenly Rondonuwu (SR) selaku Sekretaris DPD Demokrat Sulut, Bryan Charles Lasut (BCL) anggota DPRD Sulut Roger Mamesah, Roy Anter dan Ronald Sampel.
Dimana disebut pada pertemuan di Starbucks Grand Indonesia, ia mengaku ditanya mengenai kesanggupan menyediakan dana.
“Saya katakan mampu hanya Rp500 juta. Kemudian tawar-menawar dengan Sekretaris DPD Stenly Rondonuwu. Saya kontak Bryan Charles bahwa saya cuma sanggup Rp600 juta sehingga akhirnya jadi deal Rp700 juta, dengan catatan saya kasih dulu Rp250 juta. Sisanya setelah dilantik baru dilunasi,” tulis sumber dalam beberapa pemberitaan di media online.
Sumual juga menyebut angka tersebut belum termasuk biaya lain seperti tiket perjalanan dan kebutuhan hiburan atau entertainment.
Disebut bahwa sebagian dana tersebut ditransfer ke rekening Sekretaris DPC Partai Demokrat Minahasa Utara (Minut) Reza Pomantow atas permintaan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Stenly Rondonuwu. Selain transfer, terdapat pula penyerahan uang secara tunai yang disebut dilengkapi bukti kuitansi.
Terkait dengan dugaan tersebut, awak media pada Kamis, (10/09/2026) berupaya mengkonfirmasi pemberitaan tersebut ke Stendy Rondonuwu selaku pihak yang disebut.
Stendy yang saat dikonfirmasi melalui telepon mengaku sedang berada di Jakarta. Ia secara tegas membantah tudingan tersebut. Bahkan dirinya mempertanyakan terkait pemberitaan yang beredar di media tanpa adanya bukti yang kuat.
“Itu tidak benar. Tidak ada bukti. Selain itu, proses PAW itu menjadi kewenangan pusat” ujar Stendy singkat.
Ia juga mengaku telah memberikan klarifikasi di media mengenai dugaan tersebut. Dan ia membantah adanya tudingan bahwa ia telah menerima aliran dana dalam polemik tersebut dan mengatakan bahwa itu bukan nomor rekening miliknya.
Hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan ke pihak-pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Publik berharap adanya kejujuran dari pihak-pihak yang disebut dalam dugaan ini.
“Saya sudah membaca beritanya di media. Miris sih kalau itu benar adanya. Tapi kalaupun itu tidak benar, cobalah jujur ke masyakarat. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan kami dibuat bingung dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut. Bila perlu buktikan secara transparan” harap Markus warga Manado. (*Petu)
