CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menyerahkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan Serah Terima Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 521/1739/0826/C/DKP, yang dilaksanakan pada Selasa (11/8/2026) di Gudang Dolog Tahuna.
Bantuan diserahkan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro (STS) Bapenda Provinsi Sulut, Stenly W.O. Ticoalu, S.STP., M.Si., kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu C.C. Labesi, S.Sos.
Adapun bantuan beras yang diserahkan sebanyak 3,5 ton atau 3.500 kilogram, yang dikemas dalam 70 karung dengan berat masing-masing 50 kilogram.
Dalam proses serah terima tersebut, Wandu C.C. Labesi juga menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terkait penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Selain itu, turut dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang antara Arsul Tallamma selaku Pemimpin Perum Bulog Cabang Tahuna dengan Kepala UPTD STS Bapenda Provinsi Sulut.
Penyerahan bantuan yang berlangsung di Gudang Dolog Tahuna ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana, khususnya akibat kondisi hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Sangihe.
Bantuan CPPD tersebut diharapkan dapat segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat sesuai ketentuan, sehingga dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui instansi terkait terus melakukan langkah penanganan dan pemulihan, termasuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi bencana.
Dengan adanya bantuan cadangan pangan ini, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat terdampak dapat terbantu, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan ketahanan pangan masyarakat di daerah kepulauan. (*Anto)
