Oleh: Frans Ekadharma Kurniawan
Ketua PRD Sulawesi Utara 2005-2015
KOMRAD dan KAM Sulawesi Utara 1998
CAHAYASIANG.ID, Opini – Karena link berita RT (Russian Today) diblokir oleh Facebook untuk dibagikan di lamannya, saya hanya bisa lampirkan foto capture berita tersebut. Tulisan Prof Schlevogt ini membawa saya mengingat referensi yang tidak sengaja saya baca dan menjadi menarik karena saya dibawa untuk membandingkan model pembangunan Indonesia yang saat ini muncul dalam narasi pemilu legislatif dan Presiden dengan tema Hilirisasi Industri dan Projek IKN—
Dahulu kala, waktu masih kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan IESP, sempat baca tulisan Dawam Rahardjo, “model pembangunan China”. Tulisan tersebut, kalau tidak salah, mencoba menjelaskan bagaimana China pada tahun 1980-an sampai 1990-an berhasil memperbaiki sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan. Model yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dukungan institusional (birokrasi, swasta hingga lembaga pendidikan maupun sistem pemerintahan tingkat desa menyesuaikan dengan model baru tersebut) bahkan reformasi sistem pemerintahan dan agraria.
Membaca tulisan dibawah dan membandingkan tulisan tersebut dengan yang saya baca sebelumnya, membuka cakrawala kita bagaimana “pembangunan” model China tidaklah datang dari langit. Ini merupakan proses dialektika yang terukur dari fokus suatu sistem politik negara, dalam hal ini kepemimpinan PKT.
China tidak mungkin membayangkan kemajuan industri tanpa ketersediaan bahan pangan yang kokoh. Dimasa sulit awal kemerdekaan, ada idiom mangkuk besi, yg artinya walaupun belum ada yang bisa diisi dalam mangkuk paling tidak jangan sampai mangkuk itu pecah. Mangkuk besi merupakan harapan dan simbol cita-cita. Walaupun mangkuk itu benar-benar bermanfaat saat China berhasil swasembada pangan pada awal tahun 1990.
Keberhasilan swasembada pangan model China ini di adopsi oleh UNDP dan di Indonesia justru berjalan kearah berlainan karena perbedaan sistem dan kultur politik yang membuat model yang sama dengan hasil yang jauh berbeda. Pada era 1990-an media-media massa yang dikontrol rezim militer orde baru mengangkat keberhasilan revolusi Hijau ala Soeharto, tapi uniknya, berbeda dengan data penelitian yang saya baca saat kuliah, terutama dari peneliti barat, seperti yang ditulis Clifford Greetz, ketika melakukan penelitian terhadap masyarakat Tengger di Dieng.
Ditengah hiruk pikuk saat ini soal Hilirisasi Industri, melihat dialektika pembangunan China yang juga saat ini menjadi “model” yang di adopsi oleh Indonesia, mungkin akan tidak menghasilkan sama persis seperti yang terjadi di China. Pembangunan model ketahanan pangan lewat food estate misalnya sebagai syarat dasar sebelum menjadi negara industri seperti China, belum seperti apa yang dicapai oleh China pada era tahun 1980-an. Bahkan mungkin saja seperti kata pepatah, “jauh panggang dari api”.
Sampai saat ini saya masih belum bisa melihat apakah kebutuhan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) berkaitan dengan perencanaan holistik terhadap pembangunan hilirisasi industri maupun model pembangunan ketahanan pangan (food estate).
Mencermati tulisan dibawah, pembangunan suatu wilayah dimulai dengan memindahkan universitas bergengsi di wilayah yang dianggap tertinggal pembangunannya. Kalo memang ada rencana membangun food estate di Kalimantan, ya paling tidak IPB dipindahkan kesana beserta fasilitasnya dan tenaga pengajar maupun peneliti.
Satuhal, Indonesia akan sangat tergantung oleh dinamisasi Pemilu. Model China tidak menganut demokrasi barat seperti Pemilu yang diterapkan di Indonesia. Adalah lucu ketika suatu program perencanaan Pembangunan yang membutuhkan berpuluh-puluh tahun berpindah-pindah tangan pemimpin hasil pemilu yang beda kepentingan maupun orientasi ideologisnya.
Mega proyek IKN misalnya, saat ini dijadikan “daya tarik” pemilu terhadap keberlanjutan model pembangunan tersebut. Jargon hilirisasi industri juga dipakai menjelang pemilu untuk “tugas suci” penerus “kebenaran” yang telah dirancang penguasa sebelumnya.
Tapi, sekali lagi, suatu model pembangunan negara mungkin terbukti berhasil secara empiris dan praksis di suatu negara, belum tentu sesuai dengan kondisi objektif negara lainnya. Indonesia mengadopsi pembangunan gaya barat selama rezim Soeharto yang ternyata model penghisapan yang menguntungkan kepentingan ekonomi negara barat yang dikenal dengan sistem neoliberal. Bung Karno bahkan menyebutnya “Neo kolonialisme”.
(*)
