CAHAYASIANG.ID, Manado – Gerakan Pramuka di Sulawesi Utara (Sulut) yang dinilai tidak lagi seramai dulu dan tak baik-baik saja, dianggap sejumlah pihak perlu dievaluasi. Perubahan yang juga dipandang perlu dilakukan adalah soal tata kelola kwartir, terutama di Kwartir Daerah Sulawesi Utara (Kwarda Sulut).
Purna Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwartir Daerah (Kwarda) Sulut, Jerry Lengkey berpendapat, ada beberapa hal yang patut diperhatikan terkait Gerakan Pramuka di Sulut. Aantara lain terkait jumlah anggota aktif, serta jumlah kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh peserta didik apakah mengalami kenaikan atau malah menurun. Jumlah anggota dan kegiatan yang menurun adalah indiksi bahwa pramuka sudah tidak menjadi sesuatu yang relevan bagi anak muda saat ini.
Ia mengatakan, dulu pada periode tahun tahun 1997 hingga 2002, hampir setiap weekend peserta didik “menduduki” Gedung Pramuka karena adanya lomba ketrampilan kepramukaan mulai dari tingkat penggalang hingga penegak. “Gedung pramuka tidak penah sepi dari peserta didik yang menjalankan fungsi Dewan Kerja dan juga kegiatan lomba regular,” ucap Jerry.
Indikator giat (pramuka-red) aktif menurutnya, bisa dilihat dari kondisi keseharian terutama di Gedung Pramuka. “Kalau gedung pramuka ramai, berarti Pramuka di Sulut bagus. Kalau sunyi ya bukan gedung pramuka itu,” tutur Jerry yang adalah juga Purna Dewan Kerja Cabang (DKC) Kota Manado.
Ditambahkan pula oleh mantan Ketua DKD Sulut ini, terkait keikutsertaan peserta dalam kegiatan nasional biasanya melalui tahapan seleksi perencanaan dan seleksi yang jelas. “Apakah masih menganut dan memegang teguh prinsip “dari, oleh dan untuk Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan bimbingan orang dewasa” secara seimbang?” kata Jerry.
Satu hal yang mengindikasikan ketidakseimbangan prinsip diatas adalah orang tua berhasil diyakinkan untuk membayar sejumlah uang keikutsertaan demi anak atau kerabatnya bisa mendapatkan kursi dalam mengikuti kegiatan nasional. Padahal sapatutnya peserta didik dibina, dibimbing untuk merencanakan dan “mencari jalan” secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang tua.
Senada, Purna DKD Sulut lainnya, Noldy Taole pun mengkritisi soal proses seleksi terebut untuk ikut kegiatan nasional. “Menjadi anggota kontingen daerah apalagi untuk kegiatan nasional harus melalui proses seleksi. Bukan hanya karena orang tua punya kemampuan finansial lebih lantas anaknya masuk dalam kontingen,” ucapnya.
Noldy yang pernah menjadi Pimpinan Kontingen (Pinkon) Putra Kwarda Sulut di Raimuna Nasional (Rainas) Prambanan Jogjakarta 2003 ini mengatakan, salah satu penyebab penurunan minat peserta didik untuk ikut dan berkompetisi secara sehat dalam kegiatan Pramuka, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi kwartir daerah juga cabang.
Selain persoalan-persoalan di atas tadi, keaktifan dan kontribusi Kwarda Sulut dalam giat nasional yang rendah serta tata kelola organisasi dan administratif Kwarda Sulut juga menjadi sorotan. Tata kelola dan proses administratif yang minim ditenggarai menjadi penyebab pengelolaan aset Kwarda Sulut jauh dari maksimal.
“Banyak barang di rumahkan dan keadaan kantor yang tidak terawat. Hal itu tidak lepas dari minimnya administratif yang tidak sesuai ketentuan Petunjuk Sistem Administrasi Kwartir,” sebut sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya.
Sumber berharap, kepengurusan kwartir harus diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang kepramukaan yang jelas dan paham aturan organisasi. Hal ini diperkukan agar Gerakan Pramuka di Sulut berjalan sesuai aturan yang mengacu pada Undang-Undang serta AD/ART Gerakan Pramuka.
“Oleh karena itu kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Sulut harus secepatnya dilaksanakan guna memilih orang-orang yang tepat dalam mengelola oraganisasi. Mengingat pula di tahun ini, ada beberapa agenda kegiatan dari Kwarnas (Kwartir Nasional-red) yang perlu diikuti dan perlu dipersiapkan sebaik mungkin,” ucapnya. (ak)
