CAHAYASIANG.ID, MANADO– Nama dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS (MEP) tercantum sebagai Ketua DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2030 dalam dokumen pengesahan komposisi dan personalia pengurus partai hasil Musyawarah Daerah (Musda).
Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan bernomor SKEP-180/DPP/GOLKAR/IX/2026, dengan tanggal penyerahan 25 September 2026. Dokumen yang beredar itu memuat susunan kepengurusan Golkar Sulut untuk lima tahun ke depan.
Masuknya MEP dalam posisi ketua menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Golkar Sulut. Namun, tantangan sesungguhnya bukan sekadar terbentuknya struktur organisasi, melainkan bagaimana kepengurusan baru mampu memperkuat konsolidasi internal, menjaga soliditas kader, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Dalam dokumen tersebut, MEP didampingi sejumlah wakil ketua yang membidangi berbagai sektor strategis, mulai dari organisasi dan kaderisasi, hubungan kemasyarakatan, pemenangan pemilu, hukum dan hak asasi manusia (HAM), pemuda dan olahraga, hingga pemerintahan dan kebijakan politik.
Sementara itu, posisi sekretaris dipercayakan kepada Aditya Anugrah Moha. Nicky E. B. Lumingas tercantum sebagai Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, sedangkan jabatan bendahara diisi Inggrit Sondakh.
Struktur kepengurusan juga dilengkapi jajaran wakil sekretaris, wakil bendahara, kepala biro, serta anggota yang mengisi berbagai bidang organisasi. Komposisi tersebut menunjukkan pembagian tugas dalam menjalankan roda organisasi partai di tingkat provinsi.
Meski demikian, efektivitas kepengurusan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan struktur. Kemampuan membangun komunikasi antarkader, memperkuat organisasi hingga tingkat kabupaten dan kota, serta menyiapkan strategi politik yang terukur akan menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja Golkar Sulut selama periode kepemimpinan 2026–2030.
Slogan “Golkar Solid untuk Sulut Maju!” yang ditampilkan dalam dokumen kepengurusan pun menjadi pesan politik yang perlu diterjemahkan ke dalam kerja nyata, bukan sekadar identitas organisasi.
Di tengah dinamika politik Sulawesi Utara, kepemimpinan MEP akan diuji melalui kemampuannya menjaga persatuan kader sekaligus membawa Golkar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Hingga informasi ini disusun, dasar pemberitaan merujuk pada dokumen pengesahan komposisi dan personalia pengurus yang beredar. Konfirmasi resmi dari DPP Partai Golkar maupun DPD I Golkar Sulawesi Utara tetap diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen dan penetapan kepengurusan tersebut. (*Rolland)
