Oleh: Frans Eka Dharma Kurniawan
Wakil Ketua I Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Utara, Aktivis 98, Ketua PRD Sulawesi Utara 2005-2015
CAHAYASIANG.ID, Opini – Gelombang pasang anti kolonialisme sedang terjadi. Gerakan ini tentu saja membawa kita kepada gagasan Bung Karno tentang Neo Kolonialisme, yang diwujudkan dalam gerakan Non Blok.
Sebelumnya, gagasan ini dianggap usang dan berbarengan dengan naiknya Orde Baru yang memang berusaha menghapus apapun jejak tentang Soekarno selama 32 tahun berkuasa, dan tentunya membuat Indonesia bukan sebagai pemain utama atas perjuangan melawan bentuk kolonialisme moderen dalam politik internasional.
Kini peran melawan bentuk kolonialisme baru dimainkan oleh Rusia moderen. Konflik Rusia-Ukraina menjadi titik tolak kebangkitan tersebut. Konflik tersebut telah membuka kedok “kepentingan barat” atas dominasi hegemoni atas penguasaan ekonomi yang berwajah warisan kolonialisme selama berabad-abad yang lalu melukai sejarah negara-negara berkembang saat ini.
Senjata sanksi lembaga keuangan dan perdagangan yang selama ini dianggap secara demokratis dimiliki secara kolektif dan menjadi alat kemakmuran bersama terbantahkan dengan sendirinya ketika negara-negara Barat menjatuhkan sanksi sepihak tanpa persetujuan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang yang notabene pernah mengalami sejarah buruk kolonialisme dan imperialisme.
Jauh sebelum konflik Rusia-Ukraina, Rusia, China, Brazil, India dan Afrika Selatan membentuk BRICS untuk mencari model alternatif untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara mereka yang mulai bergesekan dengan kekuatan negara kapitalis maju yang berporos pada kekuatan ekonomi barat. Sebagai negara berkembang, BRICS mempunyai kesamaan “historis”, bekas wilayah koloni negara-negara Barat. Dan kekayaan dan kemakmuran negara-negara kapitalis maju saat ini yang didominasi oleh negara barat adalah hasil perampasan dan penghisapan negara-negara jajahan koloninya.
Dari gagasan Bung Karno, Indonesia punya kesamaan “historis” dengan yang tergabung dalam BRICS. Pada Pertemuan BRICS di Johannesburg Afrika Selatan, Presiden Jokowi hadir sebagai undangan, dan tentu punya keinginan bergabung dalam BRICS. Sayangnya Indonesia tidak masuk dalam 6 negara yang dimasukan dalam BRICS.
Tentu kita akan bertanya-tanya kenapa Indonesia tidak dimasukan dalam keanggotan baru BRICS+ ?
Belum lama ini Pemerintah AS mengumumkan kerjasama militer yang sempat diklarifikasi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kesepakatan tersebut membuat Pemerintah China meminta klarifikasi Pemerintah Indonesia terhadap konferensi pers Pemerintah AS atas kesepakatan tersebut.
Dalam kesempatan Minggu lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi sempat menyampaikan peringatan pada Indonesia untuk tidak berpihak pada kekuatan kolonial dalam sebuah seminar di Jakarta.
Masalahnya, pernyataan Menlu China disampaikan saat menjelang KTT ASEAN di Jakarta yang juga mengundang Pemerintah AS yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Kemala Harris.
Hal ini kemudian menjadikan KTT ASEAN sarana adu kekuatan antara kepentingan “anti kolonialisme” berhadapan kekuatan barat yang dipimpin AS yang menganggap China-Rusia sebagai ancaman utama tatanan Global, tatanan yang telah menguntungkan barat melalui praktek neoliberalisme sebagai sarana Neo kolonialisme.
KTT ASEAN mungkin menjadi ajang pemetaan kekuatan dukungan menjelang pertemuan G-20 dimana BRICS+ akan berhadapan dengan G7. BRICS+ tentu akan mengusung gagasan baru tentang dunia Multipolar sebagai antitesa kepentingan barat yang Unipolar. Artinya, disini akan menguji kemana Indonesia akan menentukan sikap sejatinya. Apakah kekecewaan terhadap tidak di masukannya Indonesia kedalam BRICS+ akan membuat Indonesia memilih bersebrangan?
Sekali lagi sejarah lah yang akan menilai.
(*)
