CAHAYASIANG.ID, MANADO – Anggota DPR RI, Marthin Daniel Tumbelaka, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) atas pengamanan terhadap Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.
Ucapan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah pejabat negara, yang kini tengah diusut Bareskrim Polri.
“Terima kasih Bapak Kapolri, sudah menjaga Presiden kami tercinta, Bapak Jenderal Prabowo Subianto dari penyadapan jahat orang-orang yang tidak ingin Indonesia maju. Hormat,” ujar Marthin Daniel Tumbelaka, Jumat (13/11/2026).
Kasus Penyadapan Terungkap di DPR
Pernyataan itu menguat setelah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membeberkan hasil penyidikan awal kasus dugaan penyadapan ilegal dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa surat perintah resmi maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Slamet Uliandi (SU), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya Presiden, tetapi juga mencakup lingkar istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR RI dan partai politik, KPK, Kejaksaan, internal Polri, hingga aktivis dan mahasiswa.
Kapolri juga mengungkap lima tahapan modus operandi, mulai dari pemberian perintah, memasukkan nomor sasaran ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan berjenjang, hingga penghapusan data pada Oktober 2026.
Selain itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini untuk penyelidikan lebih lanjut.
Dukungan untuk Penegakan Hukum
Marthin Daniel Tumbelaka menegaskan dukungan penuh kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional, objektif, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra itu, pengamanan Presiden adalah tugas negara yang vital, karena Presiden adalah simbol negara dan pemimpin seluruh rakyat Indonesia.
“Polri bersama masyarakat harus terus bersinergi, agar Indonesia tetap aman, damai, dan pembangunan bisa berjalan untuk Indonesia maju,” tambahnya. (*Red)
