CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko mengikuti Rakor Pelaksanaan Layanan Skrining BPJS Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pemilu 2024, di Gedung Bina Graha, Senin (18/9/2023).
Secara daring, Moeldoko meminta, ketua KPU, ketua Bawaslu, Panglima TNI, dan Kapolri segera mengeluarkan surat edaran, agar semua jajaran yang bertugas dalam pemilu mengikuti skrining kesehatan, dari BPJS Kesehatan.
Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini menyampaikan, Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, terdapat 839 orang petugas yang meninggal dunia, serta 951 petugas yang jatuh sakit.
Ia menambahkan, Kantor Staf Presiden mengumpulkan pemangku kepentingan panitia pemilu, untuk menyepakati adanya mekanisme baru dalam mencegah terjadinya peristiwa yang sama, dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan BPJS, bagi petugas pemilu yang jumlahnya mencapai sembilan juta orang lebih, termasuk dari anggota TNI dan Polri.
“Pemilu 2019, Pemilu Berdarah, karena banyak petugas jatuh sakit bahkan meninggal. Kalau kejadian ini terulang lagi, rakyat pasti bertanya selama ini pemerintah ngapain? Untuk itu, KSP menginisiasi langkah preventif dengan memanfaatkan layanan skrining kesehatan dari BPJS,” kata Moeldoko.
Dirinya menjelaskan, Layanan skrining kesehatan BPJS bisa mengidentifikasi petugas penyelenggara pemilu yang berisiko kesehatan rendah, sedang, dan tinggi.
Sementara itu, Dia menekankan, Bagi petugas yang risiko kesehatannya sedang dan tinggi, akan dilakukan skrining kesehatan secara fisik, dan mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari perawatan hingga pengobatan.
“Setiap petugas yang membutuhkan pengobatan dan perawatan kesehatan akan ditanggung seluruhnya oleh BPJS,” ungkap Moeldoko. (DYW)
