CAHAYASIANG.ID, Manado – Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut), tengah mengintensifkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagai langkah persiapan menghadapi Pemilu 2029. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait, termasuk dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjenim) Sulut, guna memvalidasi data Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.
“Koordinasi ini penting untuk memastikan apakah WNI yang tercatat dalam data benar-benar masih berada di luar negeri atau telah berpindah kewarganegaraan. Berdasarkan data yang masuk dari KPWRI, terdapat sekitar 2.000 lebih data pemilih di luar negeri,” kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sulut, Lanny Ointu.
Dijelaskan juga olehnya, saat ini di tingkat daerah di Sulawesi Utara, KPU Kabupaten/Kota, sedang menjalankan proses “coktas” atau pencocokan secara terbatas di lapangan.
Terkait status 133 WNI eks Warga Negara Asing (WNA) FIlipina yang belum lama ini telah disahkan statusnya menjadi WNI, Lannny menegaskan bahwa hak pilih mereka masih memerlukan kelengkapan dokumen kependudukan.
“Meskipun status kewarganegaraannya telah berubah dari WNA ke WNI, mereka tetap harus melengkapi dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujarnya.
KPU Sulut menurut Lanny, juga secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui pleno rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali di tingkat kabupaten/kota dan 6 bulan sekali di tingkat provinsi.
“Ini dimaksudkan untuk memantau status dokumen kependudukan, termasuk menindaklanjuti data dari rekan-rekan KPU di Bitung yang saat ini juga tengah berkoordinasi secara intensif,” beber Lanny.
Hal tersebut dipertegas oleh Kakanwil Ditjenim Sulut, I Gusti Bagus M Ibrahim, yang mengatakan, bahwa pertemuan dengan KPU Sulut membahas terkait keberadaan WNI di luar negeri juga menyangkut perpindahan mereka.
“Pihak KPU memerlukan data terkait warga Sulawesi Utara ini, apakah masih bermukim di Sulawesi Utara atau ada yang sudah tinggal di luar negeri,” ungkapnya.
Gusti menyebut, pada saat implementasi nanti, KPU akan mengirimkan data-data kepada Kanwil Imigrasi untuk di cross check terkait dengan keberadaan para WNI tersebut.
“Supaya teman-teman KPU bisa memetakan ini ada sejumlah WNI yang memang tinggal di Sulawesi Utara serta, ada para WNI yang sudah tinggal di luar negeri. Secara detail mekanismenya tim kami akan berkoordinasi dengan tim dari KPU,”terang Gusti. (ak)
