
CAHAYASIANG.ID, MITRA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam meningkatkan kesejahteraan perangkat desa kembali dibuktikan.
Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparat desa dan pekerja rentan bersama BPJS Ketenagakerjaan, Senin (05/10/2026).
Penandatanganan PKS tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Mitra untuk memberikan rasa aman bagi para Hukum Tua, perangkat desa, BPD, hingga kelembagaan desa yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Bupati Ronald Kandoli menegaskan, perlindungan kerja bagi aparat desa bukan sekadar program administratif, melainkan bentuk kehadiran negara untuk menjamin kesejahteraan keluarga mereka jika terjadi risiko kerja.

“Ini adalah komitmen kami untuk kesejahteraan desa. Aparat desa bekerja tanpa mengenal waktu dan memiliki risiko kerja yang tinggi. Melalui PKS ini, mereka akan terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Bupati Ronald Kandoli.
Menurut Bupati, anggaran iuran perlindungan tersebut akan ditanggung melalui APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Sehingga seluruh aparat desa tidak perlu khawatir lagi soal biaya.
“Kami ingin mereka bekerja fokus melayani masyarakat, tanpa cemas. Jika terjadi sesuatu, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini bukti RK-FT kerja nyata untuk rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado mengapresiasi langkah cepat Pemkab Mitra. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas cakupan kepesertaan hingga ke seluruh desa di 12 kecamatan se-Mitra.

Dengan adanya PKS ini, Pemkab Mitra menargetkan ribuan pekerja di tingkat desa akan terlindungi secara bertahap pada tahun 2026. (*L)



