CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Anwar Usman angkat suara mengenai dirinya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan MKMK, Selasa (7/11) kemarin.
Menurut Anwar Usman, Rabu (8/11/2023) sore, Ada beberapa hal yang harus Saya sampaikan, untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut.
“Sejak awal, Saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tidak sedikit pun membebani diri saya.
“Saya yakin dan percaya bahwa dibalik semua ini, Insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya, dan keluarga besar saya, Khusus bagi Mahkamah Konstitusi dan Nusa Bangsa,” ujarnya.
“Namun demikian bagi saya, wajib meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Meski Saya mengetahui, tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya, melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya tetap memenuhi kewajiban, saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan pada saya, selaku Ketua Mahkmah Konstitusi,” lanjutnya.
“Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengam peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hak konstitusi. Baik secara individual, maupun secara institusional,” sambungnya.
- Dalil Mengembalikan Citra di Mata Publik, Mereka Lakukan Pelanggaran Norma Terhadap Ketentuan Berlaku.
Anwar Usman mengatakan, Begitu pula dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, meski dengan dalil melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi dimata Publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku.
“Namun sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Saya tetap berupaya untuk tidak mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. Saya adalah Hakim Konstitusi dari Mahkamah Agung yang telah meniti karier 1985, artinya sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim. Baik sebagai hakim karier dibawah Mahkamah Agung, maupun Hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011 dan sudah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tak tercela. Saya tidak pernah berusan dengan komisi yudusial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011,” ucapnya.
Dengan begitu keras dirinya menggarisbawahi, Saya menyadari dengam sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait batas usia capres dan cawapres perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya.
“Namun sebagai hakim konstitusi yang berasal, dari hakim karier. Saya tetap patuh pada asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi saya mengatakan bahwa, Jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan hati nurani maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi, adalah pengadilan hati nurani, oleh karena itu saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun, dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya, sebagai hakim yang akan saya pertanggung jawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya. (DYW)
