CAHAYASIANG.ID, NASIONAL – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya semakin menguat. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut.
Media Cahaya Siang Id saat mengkonfirmasi melalui pesan WhatsApp di nomor +62 815-8888-*** Budie Arie yang merupakan mantan Menkominfo di era Presiden Jokowi dan Mantan Menteri Koperasi di awal pemerintahan Presiden Prabowo ini menjawab singkat.
“Betul (Gibran resmi mundur),” kata Budi Arie saat dikonfirmasi media ini, (12/11).
Menurut informasi, surat pengunduran diri itu diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah Prabowo kembali dari kunjungan kerja ke Aceh.
Kabar ini muncul sehari setelah Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan keduanya berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) selama sekitar 2,5 jam.
Menurut Prasetyo, niat mundur itu disampaikan Gibran menyikapi dinamika hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Di tengah perkembangan tersebut, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan itu dijadwalkan diumumkan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum menerima informasi maupun melihat surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, MPR belum dapat mengambil sikap terkait kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.Berita Indonesia
Hal itu disampaikan Ahmad Muzani usai menghadiri peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani kepada awak media.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tertulis dari Istana Kepresidenan, Sekretariat Negara, maupun surat pengunduran diri resmi yang ditujukan kepada MPR RI. (*JL)
