Namun demikian, fungsi KPM tidak serta-merta menjadikan seseorang bertanggung jawab secara pidana atas dugaan perbuatan pihak lain. Penentuan keterlibatan maupun pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, awak media belum berhasil menghubungi Wali Kota Manado AA untuk memperoleh tanggapan dan klarifikasi terkait perkembangan perkara tersebut.
Menunggu Penjelasan Resmi Polda Sulut
Awak media juga masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut mengenai status hukum LS, konstruksi perkara, pihak-pihak yang telah diperiksa, serta perkembangan hasil audit kerugian keuangan.
Kejelasan informasi resmi dari penyidik dinilai penting agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh dan tidak hanya bersandar pada informasi yang beredar di media sosial.
Perkembangan kasus ini juga memunculkan pertanyaan apakah penanganan dugaan korupsi di tubuh PD Pasar Manado menjadi bagian dari prioritas penegakan hukum pada masa kepemimpinan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudo Hermanto.
Publik kini menantikan transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum dalam mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan hasil penyidikan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkembangan selanjutnya masih menunggu keterangan resmi dari Polda Sulut dan pihak-pihak terkait.(*RS)



