CAHAYASIANG.ID, Tomohon – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Hukum Hendra Zachawerus, melakukan kunjungan di Kantor Walikota Tomohon. Kunjungan ini dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon terkait beberapa hal penting.
Dalam kunjungan pada Senin (15/1) tadi yang disambut langsung Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon Edwin Roring, Asisten I, serta Kepala Bagian Hukum Pemkot Tomohon, tim KemenkumHAM Sulut membahas tentang Indeks Reformasi Hukum (IRH) dari Kota Tomohon, dimana Kanwil KemenkumHAM Sulut akan melakukan pendampingan saat proses unggah dokumen untuk penilaian.
Pakpahan juga menyampaikan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum serentak terkait Netralitas ASN. Kegiatan tersebut diencanakan akan berlangsung pada tanggal 24 Januari 2024, dimana Kota Tomohon akan menjadi salah satu dari 66 titik se-Indonesia.
Selain itu, Pakpahan juga mengajak seluruh Lurah di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Kota Tomohon dalam ajang Paralegal Justice Award (PJA) 2024 yang diselenggarakan oleh BPHN bersama-sama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ia menjelaskan bahwa BPHN memperpanjang batas pendaftaran PJA 2024 sampai 31 Januari 2024. Selanjutnya Kanwil Kemenkumham Sulut akan mendampingi Pemkot Tomohon dalam proses pembuatan Panitia Seleksi Daerah Kota Tomohon, yang nanti akan melibatkan unsur Forkopimda dalam proses seleksi.
Terkait beberapa hal tersebut, Sekdakot Tomohon Edwin Roring menyampaikan kesiapan dalam mengikuti kegiatan itu, l dimana nantinya akan dihadiri oleh seluruh Camat dan Lurah se-Tomohon.
Ia pun menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini dan memastikan seluruh lurah mengikuti ajang tersebut sembari berharap, nantinya Lurah di Kota Tomohon bisa mendapatkan penghargaan pada PJA 2024.
Roring pula menyampaikan kesiapan pihaknya dan akan mewajibkan seluruh Lurah untuk ikut serta, sebagai bentuk tindak lanjut terkait 5 Kelurahan di Kota Tomohon yang sudah menjadi Kelurahan Sadar Hukum, yang telah diresmikan pada bulan November 2023 lalu. (ak/*)
