CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah perbatasan Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan serius terkait praktik penyelundupan dan peredaran barang ilegal. Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, I Bagus Putra Gede Agung, S.Si., SH., MH., dalam sebuah tulisan reflektif yang menyoroti pentingnya kehadiran negara secara lebih tegas dan berkeadilan di kawasan perbatasan.
Menurut Kajari, Sangihe bukan sekadar daerah administratif, melainkan wajah kedaulatan Indonesia yang setiap hari berhadapan dengan tantangan ekonomi ilegal, mulai dari peredaran rokok tanpa pita cukai, minuman beralkohol ilegal, hingga potensi perdagangan lintas negara tanpa izin ekspor.
Di wilayah perbatasan seperti Sangihe, kedaulatan negara diuji setiap hari. Bukan hanya oleh dinamika geopolitik, tetapi juga oleh praktik penyelundupan yang perlahan menggerogoti keuangan negara dan merugikan masyarakat, penyelundupan bukanlah pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang berdampak luas.
Selama lima tahun terakhir, aktivitas ilegal ini disebut terus berulang dengan memanfaatkan jalur laut tradisional, pelabuhan kecil, serta kondisi geografis kepulauan yang terbuka.
Rokok tanpa cukai menjadi salah satu komoditas utama yang kerap diselundupkan karena bernilai ekonomi tinggi dan mudah dipasarkan. Akibatnya, pedagang yang taat aturan justru terdesak oleh peredaran barang ilegal yang dijual lebih murah.
“Yang patuh aturan akhirnya kalah bersaing. Ini persoalan keadilan ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat,” tulis Kajari, mengutip keluhan tokoh masyarakat pesisir.
Dampak penyelundupan, lanjutnya, tidak hanya merugikan negara secara nasional, tetapi juga berimbas langsung pada daerah. Berkurangnya penerimaan dari sektor cukai berpotensi mengurangi dana transfer ke daerah, mempersempit ruang fiskal, serta menghambat pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ia memperkirakan, jika praktik ini dibiarkan, potensi kerugian negara dan daerah dalam beberapa tahun terakhir bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, khususnya dari sektor rokok dan barang konsumsi bernilai tinggi.
Ironisnya, masyarakat kecil kerap menjadi pihak yang paling terdampak. Pedagang resmi kehilangan pasar, sementara nelayan dan pekerja lokal sering hanya dijadikan perantara distribusi tanpa perlindungan hukum. Saat penindakan dilakukan, pelaku lapangan lebih sering tersentuh dibandingkan aktor utama dan pemodal besar.
Dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan disebut memiliki peran strategis sebagai penuntut umum sekaligus pengawal keuangan negara dan daerah. Kajari menegaskan bahwa penindakan terhadap penyelundupan harus menyasar jaringan dan aliran keuangan, bukan berhenti pada pelaku kecil di lapangan.
Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan pemberantasan penyelundupan, Kajari mendorong pembentukan Satgas Terpadu Anti-Penyelundupan di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Sangihe. Satgas ini diusulkan melibatkan Bea dan Cukai, TNI AL, Polri, Pemerintah Daerah, serta Kejaksaan.
Satgas terpadu penting untuk menutup celah koordinasi, melindungi pelaku usaha legal, dan menjaga kedaulatan ekonomi negara di wilayah perbatasan.
Menutup refleksinya, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menekankan bahwa pemberantasan penyelundupan adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Negara, menurutnya, tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak yang merusak masa depan daerah.
Memberantas penyelundupan berarti menjaga pendapatan negara, menyelamatkan pembangunan daerah, dan memastikan wilayah perbatasan benar-benar menjadi beranda kesejahteraan, bukan pintu masuk kejahatan ekonomi. Ungkap Kajari mengakhiri tulisannya. (*Anto)
