CAHAYASIANG.ID, Manado – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Dalam Rangka Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu di Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2024, hal yang menjadi fokus utama adalah integritas dan netralitas.
Kedua hal tersebut menjadi inti materi yang disampaikan oleh dua narasumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, serta dari Kejaksaan Tinggi Sulut.
Direktur Reskrimum Polda Sulut, Kombes Pol. Gani Siahaan yang menjadi pembicara pertama mengatakan, menghadapi pesta demokrasi berarti harus menciptakan dalam keadaan senang. Namun kenyataan yang terjadi, ada polarisasi dukung mendukung caleg atau parpol serta kekhawatiran ketidaknetralan aparat hukum yang selalu terjadi.
“Sulut berdasarkan indeks kerawanan ada di urutan dua setelah DKI Jakarta, dimana salah satu indikatornya adalah penyelenggara pemilu yang berindikasi tidak netral,” ungkapnya.
Menurut Gani, supaya proses ini berjalan aman, kuncinya adalah solid dan netral. “Kalau TNI-Polri jelas tidak ada hak pilih. Tetapi penyelenggara pemilu harus menjaga sikap dan perilaku agar netral, serta mampu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum,” tandasnya.
Kesiapan personil terutama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) harus kuat, karena ini adalah masalah bangsa. Terutama dalam hal pelaporan.
“Pelaporan nantinya harus melalui Bawaslu dan dimasukkan ke Polres. Karena pihak Polres dalam persoalan Pemilu, hanya menerima laporan dari Bawaslu saja,” ucap Gani.
Senada, pembicara dari Kejaksaan Tinggi Sulut Anthony Nainggolan, memaparkan secara singkat bahwa yang paling penting dalam pengawasan tahapan Pemilu adalah memberikan penguatan-penguatan kepada personil Bawaslu, terutama di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
“Apalagi menghadapi proses pemilu serentak yang pasti berat. Bawaslu dituntut harus paham regulasi seperti UU Pemilu serta Bawaslu,” ucapnya.
Lanjutnya, saat ini da pergeseran nilai-nilai keadilan yakni ke arah sosial justice. Hal ini yang menurut Anthony harus diperhatikan dalam penegakkan hukum.
“Harus kuasai aturan, serta integritas yang harus dijaga. Walaupun sudah punya pilihan, tunjukkan itu dalam bilik suara. Jaga netralitas sebagai penyelenggaraan Pemilu,” tegas Anthony.
Adapun para peserta dalam rakor ini adalah para ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan di Sulut, serta para awal media. (ak)
