CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan bahwa sistem sertifikat tanah elektronik merupakan langkah maju dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi masyarakat. Menurutnya, sistem ini mengurangi risiko pemalsuan dan sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi pada dokumen analog.
“Kalau ada yang mengatakan sertifikat elektronik adalah cara negara untuk mencaplok tanah masyarakat, itu sesat pikir dan membohongi masyarakat. Justru kita ingin melindungi masyarakat dengan sistem ini,” ujar Harison dalam wawancara.
Ia menjelaskan bahwa sistem elektronik mempermudah pencarian data kepemilikan tanah. Jika sebelumnya data tersimpan dalam bentuk fisik yang rentan terhadap kesalahan dan kehilangan, kini cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), informasi kepemilikan tanah bisa diakses dalam hitungan menit.
Transisi ke Sertifikat Elektronik Tanpa Biaya Tinggi
Harison menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dikenakan biaya tinggi untuk mengubah sertifikat analog menjadi elektronik. Biaya yang dikenakan hanya meliputi pengambilan informasi dari buku tanah sebesar Rp100.000 dan penggantian blanko sertifikat elektronik sebesar Rp50.000.
“Lebih dari itu, itu pungli. Laporkan ke aparat penegak hukum atau inspektorat. Ini sudah jelas dalam aturan,” tegasnya.
Namun, jika ada perubahan luas tanah atau sertifikat sudah berusia lebih dari lima tahun, akan ada biaya tambahan untuk proses pengukuran ulang sesuai aturan yang berlaku.
Keamanan dan Transparansi Data
Lebih lanjut, Harison menjelaskan bahwa sistem ini juga meningkatkan transparansi dalam transaksi pertanahan. Dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku, pemilik tanah bisa memonitor setiap perubahan pada sertifikatnya secara real-time.
“Seperti perbankan, setiap transaksi yang dilakukan akan muncul notifikasi di aplikasi. Kalau ada perubahan yang tidak dilakukan oleh pemilik, bisa langsung dilaporkan,” katanya.
Dengan sistem ini, akses ke data kepemilikan tanah menjadi lebih aman dan tidak bisa dimanipulasi sembarangan. Setiap aktivitas dalam sistem akan tercatat, termasuk siapa yang mengakses dan kapan dilakukan.
Mencegah Penyimpangan oleh Oknum
Harison juga menyoroti permasalahan kepemilikan ganda di daerah yang kerap terjadi akibat sistem pencatatan manual. Menurutnya, sistem elektronik akan mencegah praktik-praktik semacam ini.
“Kalau sistem masih analog, siapa pun bisa mengutak-atik. Tapi dengan sertifikat elektronik, semua aktivitas tercatat dalam sistem. Tidak ada lagi celah bagi oknum untuk bermain,” jelasnya.
Dengan digitalisasi sertifikat tanah ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan di Indonesia serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah.
(*Hans Montolalu)
