CAHAYASIANG.ID, BITUNG – Meski diguyur hujan deras, sejumlah ASN Pemkot Bitung yang tergabung dalam solidaritas ASN Bitung, menggelar demo menuntut hak mereka untuk dibayarkan Pemerintah Kota Bitung, Kamis (12/12/2024) didepan Kantor Walikota Bitung.
Beberapa tuntutan utama yang disuarakan para ASN ini, pembayaran sisa tambahan penghasilan pegawai (TPP) 2024, Pembayaran non-kapitasi (persalinan) untuk tenaga kesehatan dari Juli 2023 hingga saat ini, Dana Environmental Health Risk Assessment (EHRA) November 2023 untuk tenaga Kesehatan, TPP bagi ASN yang telah pension, Gaji Tenaga Harian Lepas (THL), gaji Pala dan RT, Meski aksi ini resmi mengantongi izin yang berlangsung aman dan tertib di kwal aparat keamanan, namun tak satupun perwakilan Pemkot Bitung bersedia menemui para pengunjuk rasa.
Selanjutnya, para ASN yang menggelar aksi dengan penanggung jawab, Yorry Lomboan selaku ketua, dengan sejumlah korlap seperti Evie Kambey, Deffan Rasyd, Ryke Sumampouw, Noldy Kalengkongan, Marlon Sarinda dan Henry Putong, berpindah ke depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bitung, perwakilan mereka diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bitung, Dr Yadyn Palebangan SH MH, dan menerima semua tuntutan mereka.
“Kami akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi, saya meminta masing-masing perwakilan untuk membawa bukti pendukung, salah satunya seperti kwitansi tagihan langganan surat kabar karena loper koran Ferry Tetanel, turut bergabung bersama Solidaritas ASN Kota Bitung, Bawa kwitansi tagihan langganan koran, bila perlu hari ini,”ungkap Kajari.
Adapun para pihak yang akan dipanggil oleh Kejari Bitung di antaranya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Pratama dan pihak-pihak terkait lainnya.
Unjuk rasa ini menunjukkan tingginya solidaritas di antara ASN dan tenaga kerja lainnya di Kota Bitung.
Meskipun belum ada keputusan yang diambil, aksi ini memberikan sinyal kuat akan pentingnya transparansi dan pemenuhan hak pekerja di lingkup pemerintahan.
“Dengan langkah lanjutan dari Kejari Bitung, diharapkan ada solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan ini demi kesejahteraan semua pihak terkait, ini merupakan aksi kedua setelah kami melakanakan aksi serupa pada pertengahan Juni 2024 lalu,”ujar Lomboan. (Yaps).
