Todo menilai apabila dugaan intervensi tersebut terbukti, persoalan itu berpotensi bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
Ia juga menyoroti dugaan persoalan sistem meritokrasi di lingkungan PLN. Menurutnya, penempatan pejabat maupun tenaga kerja harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, dan kinerja, bukan karena kedekatan personal atau hubungan nonprosedural.
“Jabatan Direktur Utama BUMN bukan sekadar posisi strategis, tetapi juga membawa tanggung jawab besar kepada negara dan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan persoalan yang berkaitan dengan integritas, konflik kepentingan, maupun intervensi dalam pengambilan keputusan harus diperiksa secara transparan dan objektif,” kata Todo.
Dia menegaskan, pengelolaan perusahaan negara harus terbebas dari kepentingan pribadi maupun pengaruh pihak yang tidak memiliki kewenangan formal.
“PLN merupakan perusahaan strategis yang menyangkut kepentingan publik. Penempatan pejabat dan pengambilan keputusan harus berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan mekanisme yang berlaku, bukan kedekatan personal,” ujarnya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Todo mendorong kementerian yang membidangi BUMN serta organ pengawasan perusahaan untuk melakukan penelaahan dan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing.
Menurutnya, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan mengedepankan bukti dan mekanisme yang berlaku. Ia menilai persoalan yang menyangkut tata kelola perusahaan harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan keraguan terhadap profesionalisme dan kredibilitas PLN.
Sebagai informasi, Suroso Isnandar mulai masuk jajaran direksi PLN pada September 2023 setelah diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-258/MBU/09/2023 tertanggal 20 September 2023. Pada 18 Juni 2025, ia kemudian dipercaya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Hingga akhirnya, melalui RUPSLB pada 14 Oktober 2026, Suroso ditetapkan sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Darmawan Prasodjo.
Todo berharap seluruh informasi dan dugaan yang disampaikannya dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan yang transparan. Menurutnya, kepentingan publik harus menjadi prioritas dalam memastikan perusahaan negara dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan meritokrasi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau tanggapan dari Suroso Isnandar terkait berbagai hal yang disampaikan Todo Syaputra. Redaksi juga masih membuka ruang konfirmasi kepada pihak PLN dan pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (*Anton)



