Saat ini secara geopolitik internasional terjadi polarisasi antara Hegemoni barat berhadapan dengan pesaing baru ekonomi yang tumbuh dari negara-negara bekas kolonial yang dipimpin China dan berkumpul dalam BRICS. Bulan lalu Presiden Jokowi mengajukan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS, Indonesia juga bergabung dalam insiatif sabuk dan jalan yang diinisiasi oleh China. Ekspor Indonesia ke China juga meningkat dalam 10 tahun ini terutama bahan-bahan baku penyokong industri mereka seperti Tambang mineral dan minyak, batubara serta gas alam cair, dan China juga memperhitungkan Indonesia sebagai tujuan ekspor produk industri China.
Hadirnya China sebagai pemain baru di Indonesia tentu menjadi tantangan kepentingan barat yang lebih dulu membangun jaringan kepentingan bisnisnya di Indonesia berkat rezim Soeharto yang “ramah” terhadap barat dan anti sekutu Uni Soviet maupun negara yang dipimpin partai komunis seperti China.
Strategi China membangun infrastruktur jalan, kebutuhan transportasi dan energi (jalur kereta, bandara, pelabuhan, bendungan hingga jalan toll) lainnya lewat program inisiasi jalan dan sabuk, membutuhkan industri pendukung dalam mengolah kebutuhan konstruksi. China membangun pabrik semen hingga industri baja di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini jelas diluar strategi yang dipakai barat dimana industri mereka terutama pertambangan untuk memenuhi kebutuhan pasar Barat. China justru membangun investasinya dengan alasan yang diawali memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri.
Ditengah berjalannya pembangunan infrastruktur yang masif, keluarlah UU Omnibuslaw Cipta Kerja. Kenapa? Dalam persepsi pemerintah, infrastruktur yang dibangun adalah salah satu fasilitas yang diberikan kepada investor. Dan itu dianggap tidak cukup!
UU omnibuslaw Cipta Kerja memberikan fasilitas tambahan upah murah, area bisnis dengan harga lahan murah, dan berbagai fasilitas lain termasuk melemahkan buruh dengan pengetatan dan pengawasan terhadap buruh yang berserikat.
Jadi, menurunnya tingkat konsumsi yang menyebabkan ekonomi lesu itu akibat kebijakan pemerintah yang terlalu mementingkan kepentingan investasi dalam mengeruk keuntungan. Artinya pemerintah lebih senang bursa saham hidup ketimbang kehidupan masyarakatnya. Tanpa memperbaiki persepsi dalam membuat rancangan pembangunan, akhirnya politik kita terjebak dalam politik populisme yang tidak menjawab persoalan. Penurunan tingkat konsumsi (penurunan daya beli masyarakat) bukan diperbaiki dengan memperbaiki sistem upah yang lebih baik justru malam mengeluarkan kebijakan yang menurunkan upah riil pekerja. Juga pencabutan subsidi kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan meningkatkan pengeluaran masyarakat dan menjatuhkan daya beli masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik buat generasi selanjutnya.
Keengganan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024, dan Partai Politik yang saat ini menguasai parlemen baik pusat maupun daerah dalam upaya mencabut UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan lebih memilih mengunakan praktek populisme dengan uang negara membuktikan akan sangat sulit ke depan jika hal ini terus diwariskan dalam kehidupan berbangsa kita. Bahkan untuk menaikan Upah buruh/pekerja 2024 sebesar 15% pun mereka engan, walaupun data didepan mata mereka menunjukan menurutnya daya beli masyarakat, menurutnya tingkat konsumsi masyarakat.
Perubahan bangsa ini dan nasib kita sebagai pemilik negara tidak mungkin datang dari langit. Kesempatan memperbaiki keadaan ini dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Anda datang ke TPS bukan karena dapat BLT, atau sekarang beras bantuan sosial, tapi karena akan memilih masa depan anda, terutama masa depan tanpa kemiskinan, tanpa dipandang sebelah mata sebagai orang miskin yang cuma tau dapat sedekah, tapi masa depan dimana setiap keringat rakyat yang bekerja keras dan tulus diwujudkan kesejahteraanya oleh negara. Rakyat Sejahtera bersama Negara sejahtera!
