Oleh: Frans Eka Dharma Kurniawan (Ances), Wakil Ketua I Partai Buruh Exco Provinsi Sulawesi Utara, Aktivis 98, Ketua PRD Sulut 2005-2015
CAHAYASIANG.ID, Opini – Memiliki “pemimpin yang kuat” yang tidak menyelenggarakan pemilu atau terlibat dengan badan legislatif adalah “cara yang baik untuk menjalankan negara.” Pada kelompok usia yang sama, 42% mengindikasikan dukungan terhadap pemerintahan militer, sementara 20% responden yang lebih tua menjawab hal yang sama.
Survey mengenai demokrasi menunjukan keyakinan terhadap demokrasi semakin menurun. Ini bukan soal “menggarap di tanah yang tidak subur”, demokrasi dilemahkan oleh alat untuk menyuburkan demokrasi yaitu mekanisme sistem Pemilu.
Pemilu bukanlah alat paling sempurna untuk membuat demokrasi semakin subur dan membuahkan hasil nyata terhadap perubahan yang lebih baik. Demokrasi dengan fondasi liberalisme justru jatuh ketitik terendahnya, hanya dikuasai oleh kalangan yang punya kepentingan bisnis semata. Persoalannya sederhana, Pemilu mensyaratkan ongkos politik yang mahal dan itu hanya dimiliki kalangan elit penguasa ekonomi.
Kredibilitas Pemilu semakin dipertanyakan secara teknis ketika hasil pemilu digugat dan memunculkan konflik. Donald Trump dalam pemilihan presiden USA menolak hasil Pemilu yang membuat dirinya kalah pada pemilu sebelumnya dengan alasan tersebut. Kekalahan Bolsonaro di Brazil juga dengan alasan sama. Indonesia juga hampir seperti itu di Pilpres yang lalu.
Walaupun sistem pemilu hanya bisa diperankan elit penguasa ekonomi, konflik kepentingan antara pemilik bisnis terhadap dominasi kekuasaan cukup berbahaya. Siapapun pemenangnya akan lebih dahulu memperjuangan keuntungan bisnis dalam kebijakan negara. Maka tak heran jika Presiden selalu bicara soal pentingnya investasi dan iklim bisnis yang aman.
Indonesia tahun depan akan memasuki “ritual” demokrasi lewat Pemilu. Pengalaman Pemilu sebelumnya tentu menjadi catatan bagi pemain yang berkepentingan. Dan saat ini yang paling menonjol adalah kalangan bisnis atau konglomerat. Ini bisa dilihat bagaimana konglomerasi media massa mendesain isu pertarungan Presiden hanya berkutat di beberapa individu yang tidak lebih dari hitungan jari.
Mekanisme Pilpres juga sudah diakali oleh partai-partai yang menguasai DPR-RI lewat munculnya Electoral Threshold dan Parlement Threshold, yang pertama-tama menjauhkan peluang munculnya pemimpin alternatif diluar kelompok kepentingan bisnis. Kedua, menjauhkan politik dari realita hari ini yang dihadapi oleh rakyat seolah yang kemarin baik-baik saja dan hari ini hanyalah kelanjutan yang kemarin.
Tapi uniknya, survey yang di sponsori George Soros di 30 negara dan melibatkan 36 ribu orang responden. cukup mencengangkan. Kalangan pemilih muda, usia 18 tahun – 35 tahun justru melihat secara berbeda, yang justru merefleksikan kenyataan yang dirasakan saat ini. Lebih mengerikan dari data tersebut yaitu bahwa; memiliki “pemimpin yang kuat” yang tidak menyelenggarakan pemilu atau terlibat dengan badan legislatif adalah “cara yang baik untuk menjalankan negara.” Pada kelompok usia yang sama, 42% mengindikasikan dukungan terhadap pemerintahan militer, sementara 20% responden yang lebih tua menjawab hal yang sama.
Apakah pergeseran persepsi tersebut juga mempengaruhi kalangan muda Indonesia saat ini menjelang Pemilu serentak tahun 2024?
Dengan jumlah pemilih muda yang lebih dari 60 persen total pemilih yang terdapat dalam DPT KPU. Persepsi kaum muda terhadap pemilu akan menjadi ceruk baru yang cukup besar.
Tapi yang perlu dibaca secara hati-hati dari survey yang di sponsori George Soros, tentu posisi lembaga survey terhadap kepentingan Soros yang spekulasi bisnis keuangannya sempat merobohkan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Hal kedua yang harus benar-benar kita cermati adalah persepsi masyarakat termasuk kaum muda bisa saja dialihkan (atau di ilusi) dengan berbagai perangkat hegemoni yang dikuasai oleh elit penguasa ekonomi lewat media massa maupun media sosial maupun instrumen negara yang mereka kuasai kepemilikannya.
Paling tidak, survey George Soros memberikan landasan awal bahwa ada perubahan persepsi dari kenyataan apa yang dirasakan kaum muda saat ini. Persepsi kaum muda ini berkat berkembangnya teknologi informasi sehingga memberikan perbandingan atas pilihan-pilihan yang akan diambil. Kemajuan ekonomi China bisa jadi menjadi informasi yang dipakai oleh kalangan muda saat ini dimana China yang tidak mempraktekan demokrasi liberal hanya memerlukan waktu singkat untuk mengejar ketertinggalannya.
Pemilih muda yang secara sosiologis dikategorikan dengan generasi Milenial dan Gen Z, mayoritas bukanlah para pewaris kekayaan kaum elit penguasa ekonomi sebuah negara saat ini. Mereka adalah pewaris masalah yang ditimbulkan oleh kegagalan sistem pemilu selama ini. Mereka adalah korban dan sekaligus saksi bagaimana hasil pemilu ditangan elit penguasa ekonomi yang segelintir orang itu ditanggung dengan kerja yang semakin berat dan tingkat upah yang semakin rendah. Merekalah pemain utama apakah Pemilu serentak 2024 akan mengakhiri kepalsuan elit dan mengembalikan demokrasi pada kedudukan sebenarnya dimana rakyat yang berkuasa dan kesejahteraan menjadi masa depan bersama. (DYW)
