Oleh: Aristoteles Sjafii, Ketua Himaju Manajemen FEB Unsrat Periode 2019-2020, Sekretaris PMKRI Manado Masa Bakti 2020-2021
CAHAYASIANG.ID, Opini – Pemerintah baru-baru ini mengalihkan dana Rp200 triliun yang sebelumnya “diam” di Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Alasannya sederhana: uang besar itu tidak boleh hanya mengendap, tetapi harus diputar supaya ekonomi bergerak.
Di atas kertas, tujuan kebijakan ini bagus. Bank Himbara didorong menyalurkan kredit lebih banyak ke masyarakat, terutama UMKM dan sektor riil. Kalau uang mengalir, usaha jalan, lapangan kerja tumbuh, dan rakyat mendapat manfaat.
Tapi mari kita jujur, apakah orang miskin dan usaha kecil benar-benar akan menikmati dana ini? Masalah klasik selalu sama: akses ke bank tidak mudah. Banyak pelaku UMKM terkendala syarat agunan, bunga pinjaman, atau birokrasi perbankan. Sementara itu, korporasi besar lebih mudah mendapatkan kredit karena dianggap aman.
Artinya, ada risiko uang triliunan itu hanya berputar di kalangan menengah-atas dan perusahaan besar, bukan di warung, kios, atau petani kecil. Jika ini terjadi, kebijakan yang diklaim untuk rakyat kecil justru berbalik memperlebar jurang ketimpangan.
Kalau benar-benar berpihak, pemerintah perlu memastikan dana tersebut masuk lewat jalur kredit mikro, bunga ringan, dan tanpa syarat agunan yang memberatkan. Program seperti KUR bisa jadi pintu masuk, tapi harus diawasi agar tidak dimonopoli segelintir pihak. Selain itu, rakyat kecil butuh pendampingan, bukan sekadar pinjaman uang.
Jadi, pertanyaannya sederhana: apakah 200 triliun rupiah ini benar-benar untuk rakyat kecil, atau hanya akan jadi headline politik dan angka di laporan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah kebijakan fiskal pemerintah berpihak pada rakyat, atau sekadar menjadi permainan angka di atas kertas. (Deon)
