CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko merespon mengenai konflik Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, setelah meninjau Pelabuhan Sanur, di Denpasar Selatan, Bali, Jumat (22/9/23).
Pada kesempatan itu, Panglima TNI periode 2013-2015 tersebut mengatakan, pemerintah sudah membentuk Satgas untuk menyelesaikan kisruh di Pulau Rempang.
Selanjutnya, Menurut Dirinya, Ada dua penyelesaian yang menjadi fokus Satgas, yaitu dengan yudisial, dan melakukan pendekatan non yudisial.
“Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan dengan baik. Intinya, bahwa kalau kita melihat ada dua penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan non yudisial,” kata Moeldoko.
Sementara itu, Dia menjelaskan terkait duduk persoalan Pulau Rempang letaknya ada di ketidaksadaran masyarakat yang salah membeli.
“Karena ternyata, banyak dari teman-teman yang secara sadar, memahami, bahwa dia telah salah membeli, akhirnya dengan kesadaran sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses. Kalau ada kompensasi itu nanti dibicarakan antara mereka dengan pihak yang berkaitan,” ungkap Moeldoko.
Selain itu, Ia memberikan himbauan kepada masyarakat Terdampak maupun Jadi korban penipuan.
“Jadi, saya pikir masyarakat yang memang salah membeli atau tertipu dan seterusnya, sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya nantinya akan terlihat mana sebenarnya, yang siapa nanti yang jual,” himbau Moeldoko.
KSAD Periode 2013 inipun mengakui, memang ada yang memaksa dengan melakukan perlawanan memakai massa.
Dengan itu, Purnawirawan Jenderal asal kediri ini memberi himbauan, Agar hal demikian tidak perlu dilakukan.
“Memang ada yang maksa dengan perlawanan, bisa kita lihat perlawanan ada yang menggunakan massa dan seterusnya. Saya himbau untuk tidak perlu itu. Tidak perlu, karena ini untuk kepentingan yang lebih besar,” pesan Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan juga membenarkan, Memang dalam soal Rempang ada komunikasi yang kurang tepat.
“Memang kita sering begitu. Kita sering ada persoalan-persoalan yang tidak berkomunikasi lebih awal. Sehingga taunya masyarakat, mungkin kok tau-tau ada kegiatan begini dan seterusnya. Ini memang sekali lagi teman-teman sekalian, Kalau urusan komunikasi kita sering mengucapkan mudah, tetapi sering praktik di lapangannya tidak seperti itu,” beber Moeldoko.
Lulusan terbaik Akademi Militer 1981 kecabangan infanteri itu menuturkan, KSP berusaha untuk memahami situasi, dan kita mencoba dari pendekatan non yudisialnya, ada pihak-pihak yang bisa kita komunikasikan.
“Udahlah, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar, sebaiknya dari pada berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum dan seterusnya, akhirnya banyak yang menyerahkan,” ujar Moeldoko. (DYW)
