CAHAYASIANG.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurutnya, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengutarakan niat tersebut secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan yang digelar hari ini.
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Presiden dan Wapres pada pagi tadi. Ia menjelaskan pertemuan itu berlangsung selama sekitar 2,5 jam di Istana.
Dalam pertemuan tersebut, kata Prasetyo, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyikapi perkembangan dinamika politik yang muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/26).
Prasetyo juga meluruskan informasi yang beredar terkait pertemuan itu. Ia menegaskan tidak benar jika Presiden Prabowo disebut menolak niat Gibran tersebut. Menurutnya, Presiden justru banyak memberikan masukan dalam diskusi itu. Sementara Gibran meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” ujar Prasetyo.
Niat Gibran untuk mundur ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik dari parlemen.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong usul Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan itu menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyatakan tidak ditemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons putusan kedua lembaga peradilan itu dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak tersebut antara lain mengatur dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, Gibran sudah menanggapi putusan MK terkait polemik ijazahnya. Ia menyebut tidak mungkin dirinya bisa berkuliah jika tidak lulus SMA.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, saya tidak mungkin bisa kuliah. Saya kuliah sampai S1 juga di Singapura” ujar Gibran, Rabu 7 Oktober lalu. (*Red)
