CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membantah tuduhan FX Hadi Rudyatmo tekait patroli yang dilakukan aparat kepolisian pada wilayah sekitar Kantor DPC PDI Perjuangan Solo merupakan bentuk intervensi aparat.
Di kompleks Istana Kepresidenan dengan tegas, Kamis (9/11/2023), Panglima TNI Periode 2013-2015 itu membantah pernyataan berlebihan dari FX Hadi Rudyatmo tersebut.
“Enggak adalah itu, Sama sekali enggak adalah, seorang pemimpin di TNI/Polri yang memberikan petunjuk. Apalagi ini berkaitan dengan partai politik, yang saya pahami selama ini, No (Tidak Ada)! lah itu,” kata Moeldoko.
Dirinya juga menyampaikan, Petinggi TNI/Polri kerap menekankan akan menjaga netralitas di tahun politik, begitu pula Presiden Jokowi.
Selanjutnya, Ia menegaskan, Sama seperti para menteri yang mencalonkan maju Pemilu.
Lanjut Peraih Bintang Adhi Makayasa 1981 ini menjelaskan, TNI/Polri juga dilarang menggunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis.
“Itu sudah ada aturannya, apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh, jelas aturannya sudah ada,” ucap Moeldoko.
Namun Putra Kediri Jawa Timur itu, Tidak memungkiri kemungkinan adanya prajurit di tingkat bawah yang bergerak tidak sesuai komando.
“Masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi bahkan mengkritisi kejadian tersebut,” sambung Moeldoko.
Sosok dijuluki Panglima Tani ini pun menekankan, Sanksi akan diberikan kepada prajurit yang bersangkutan karena keluar garis komando.
“Itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena menjadi kebijakan garis komando,” tekan Moeldoko. (*Red)
