CAHAYASIANG.ID, Manado – Sejumlah program kegiatan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Utara (Sulut), disampaikan kepada para awak media dalam kegiatan media gathering pada Rabu (4/6/2025).
Adapun program-program yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani bersama jajarannya tersebut, bersumber pada 13 program akselesari dari Menteri Imgirasi dan Pemasyarakat.
Dari 13 program itu, ada 6 (enam) program yang menjadi fokus Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut yang bakal direalisasikan, yakni penguatan layanan berbasis digital, pengembangan autogate bandara, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pengembangan Lounge khusus untuk pekerja migran, serta bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan.
Dalam diskusi santai tersebut, ada tiga program yang saat ini sedah diupayakan oleh pihak Kanwil Ditjen Imgigrasi Sulut, yaitu autogate, TPPO dan TPPM, serta ketahanan Pangan.
Terkait autogate, Ramdhani menjelaskan bahwa pekan lalu sudah bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, untuk membahas peralatan yang akan dipasang. Selain itu, bersama dengan pihak Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, akan dibahas pula soal perubahan lay out TPI.
“Karena kalau saya lihat, lay out saat ini baik kedatangan dan keberangkatan kurang reperesenatif, terutama jika nanti dipasang autogate,” ucapnya.
Menurutnya, layanan autogate ini baru terpasang di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, serta Bandara Hang Nadim Batam. Disebutkan, peralatan autogate itu akan didatangkan dari Spanyol dengan harga Rp1,5 miliar.
“Saya lagi balapan dengan bandara di Makassar. Semoga Manado bisa jadi pilot project di Indonesia Timur. Apalagi beberapa waktu lalu Komisi XIII DPR RI sudah memberikan rekomendasi agar autogate ini segera dipasang,” ungkap Rahdhani.
Layanan autogate ini, selain mempercepat proses pemeriksaan orang yang masuk bandara, juga dimaksudkan untuk meminimalisir pungli yang dilakukan oknum-oknum petugas.
Rahdhani juga menyorot soal TPPO serta TPPM yang terjadi pada warga Sulut, terutama ynag berkaitan dengan masalah di Kamboja.
Pihaknya, terang Ramdhani, sudah menginstruksikan ke setiap Kantor Imigrasi yang ada di Sulut untuk memperketat pelayanan dalam hal wawancara paspor. “Kita berupaya melakukan pengetatan agar jangan sampai orang-orang yang mau berangkat ini tidak terdeteksi,” sebutnya.
Sehubungan dengan penanganan TPPO itu, Ramdhani juga menyampaikan bahwa program Desa Binaan Imigrasi saat ini tengah digalakkan, dimana saat ini sudah terbentuk sebanyak 14 Desa Binaan Imigrasi yang tersebar di wilayah Manado, Minahasa, Bitung, Kotamobagu, dan Tahuna.
“Tujuannya untuk memberikan edukasi dan melakukan kerjasama mencegah terjadinya kasus TPPO, terutama di wilayah persisis,” katanya.
Program ketahanan pangan juga sudah dijalankan dan akan menulai hasil dalam waktu dekat. Terkait itu, Ramdhani menyebut pihaknya telah menyampaikan ke setiap Satuan Kerja (Satker) seperti Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Manado mengolah lahan yang ada untuk diberdayakan.
“Kami bekoordinasi dengan instansi lain seperti pemasyarakatan. Sudah ditanami jagung juga ada pembibitan ikan lele. Mungkin bulan depan akan panen,” ungkapnya.
Turut mendampingi Ramdhani dalam kegiatan media gathering yang dipandu wartaran senior Roy Pessak (RRI Manado) itu, Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha dan Umum, Novly Momongan, Kepala Bidang (Kabid) Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian, Rejeki Putra Ginting, serta Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal, James Sembel. (ak)
