CAHAYASIANG.ID, MITRA – Komitmen Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama Wakil Bupati Fredy Tuda (RK-FT) untuk menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat terus diwujudkan melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Salah satunya melalui arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 yang tetap memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Halens Ryanlie Ole, SE, MSA, Ak, mengatakan kebijakan anggaran pemerintah daerah tidak terlepas dari komitmen Bupati Ronald Kandoli untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.
Menurut Ole, penguatan kemampuan fiskal daerah, termasuk melalui dukungan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang antara lain mengatur penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) serta penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk mendukung kebutuhan penggajian ASN daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
“Penguatan fiskal daerah tentu menjadi bagian penting untuk mendukung kebijakan pembangunan Bapak Bupati. Arahnya jelas, bagaimana kemampuan keuangan daerah dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menjawab kebutuhan masyarakat Minahasa Tenggara,” ujar Ole.
Ia menjelaskan, perhatian Bupati Ronald Kandoli terhadap masyarakat tercermin dalam arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menyentuh kebutuhan yang dirasakan langsung masyarakat.
“Bapak Bupati selalu menekankan agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, perhatian pemerintah diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, jalan dan fasilitas umum, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
“Pada prinsipnya, setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Ini merupakan komitmen Bapak Bupati dan Wakil Bupati agar pembangunan terus bergerak, pelayanan publik semakin baik, dan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah” tutupnya. (*L)
