CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Dewan Pakar Partai Golkar diketahui menggelar rapat internal, di rumah kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Jalan Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/23).
Menurut informasi yang diterima media ini, Akan segera membuat rekomendasi guna mengevaluasi hasil Munas Partai Golkar 2019, dikala itu menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bacapres.
Memperjelas rumor tersebut, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam membenarkan rapat yang digelar pada kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono tersebut.
“Padahal kan, sudah hampir empat tahun ya? tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan munas itu belum kelihatan,” kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar itu di hari yang sama.
DEWAN PAKAR GOLKAR BERANGGAPAN KIB TIDAK JELAS
Dia menjelaskan, Golkar memang sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tahun lalu bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tetapi, Dirinya berpandangan bahwa pergerakan KIB pun sampai saat ini tidak jelas. Sebab itu, ketiga partai politik (parpol) menunjukan sikap yang berbeda soal pengusungan bacapres.
Bahkan, saat ini, Menurut Dia, PPP sudah menjalin kerja sama politik dengan PDI-P karena sama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres.
Sedangkan, Golkar dan PAN belum mementukan langkah politiknya.
“Nah, ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah, karena fungsinya dewan pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman,” papar dia.
RIDWAN HISJAM DORONG DEWAN PAKAR KELUARKAN REKOMENDASI
Ridwan Hisjam menuturkan, ia mendorong agar Dewan Pakar Partai Golkar segera mengeluarkan rekomendasi.
Alasannya, saat ini Golkar dianggap tak leluasa bergerak, salah satunya karena Airlangga sebagai ketua umum berada di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik.
Dia mengungkapkan, bahwa keputusan Munas Golkar 2019 juga tak lepas dari kepentingan Istana.
Maka, posisi Airlangga bisa terancam jika bertindak di luar keinginan Istana.
“Akhirnya dia (Airlangga) ditawan, Golkar juga ditawan dengan keputusan munas itu,” jelasnya. (Dego*)
