CAHAYASIANG.ID, Sangihe – Selain temui Mendagri Tito Karnavian, Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, Albert Huppy Wounde (AHW) juga bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, untuk membahas strategi penataan birokrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jakarta (16/1/2025). Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk menyelesaikan isu terkait Tenaga Harian Lepas (THL) di Tanah Tampungang Lawo.
Dalam pembahasan tersebut, Pj. Bupati Wounde menyampaikan rencana strategis penataan birokrasi yang mencakup pengisian jabatan kosong, rotasi jabatan, pembinaan jabatan fungsional, dan rasionalisasi perangkat daerah yang dinilai kurang efektif. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. “Kami ingin birokrasi di Sangihe semakin profesional agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan secara maksimal,” ungkap Wounde.
Selain itu, isu tenaga honorer juga menjadi fokus pembahasan. Pj. Bupati menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengangkatan THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap proses transisi tersebut dapat berjalan lancar, termasuk dalam hal penyelesaian administratif dan teknis. “Banyak THL yang sudah memberikan kontribusi besar bagi daerah, dan mereka layak diperjuangkan untuk diangkat menjadi PPPK,” tegas Wounde.
Menanggapi hal ini, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan pengangkatan THL sebagai bagian dari reformasi sistem ASN. Namun, ia juga menekankan bahwa bagi THL yang belum memenuhi syarat, pemerintah akan menawarkan skema solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. “Kami ingin kebijakan ini tetap adil dan tidak mengganggu pelayanan publik di daerah,” jelas Rini.
Dalam diskusi, Wounde juga menyoroti pentingnya penempatan pegawai yang tepat sesuai kompetensi melalui prinsip “the right man on the right place.” Ia menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penataan birokrasi selama masa jabatannya, termasuk pembinaan jabatan fungsional dan rasionalisasi perangkat daerah. “Apa yang sudah saya mulai akan saya kawal hingga selesai,” tegasnya.
Selain isu birokrasi, Pj. Bupati juga menyampaikan undangan resmi kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri untuk menghadiri HUT ke-600 Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Pesta Adat Tulude. Ia berharap kehadiran mereka dapat menjadi simbol dukungan pemerintah pusat terhadap kemajuan daerah.
Wounde juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam membangun Sangihe. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama, meskipun nantinya ia tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati. “Saya akan tetap membantu daerah ini asalkan semua elemen bersatu untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mendorong reformasi birokrasi di Kepulauan Sangihe. Dengan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan permasalahan birokrasi dan THL dapat diselesaikan secara efektif demi pelayanan publik yang lebih baik. (*Anto)
