CAHAYASIANG.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian membolehkan pemerintah daerah (pemda) kembali menggelar kegiatan di hotel dan restoran, hal tersebut mendapatkan penolakan dari Pemprov Jawa Barat, yakni Gubernurnya Dedi Mulyadi.
Gubernur Paling Populis ini memberi penegasan, Tetap meminta pemerintah, pejabat baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota untuk menggelar kegiatan maupun rapat di kantor masing-masing.
“Terkait kebijakan dibolehkannya kembali Pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota kita rapat menggunakan kantor yang ada,” kata Dedi Mulyadi, Kamis (12/6/2025).
“Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil diruang kerja kita masing-masing selesai,” lanjutnya menjelaskan.
Dirinya menekankan, Pemprov Jabar telah mengefisienkan anggaran yang dianggap tidak terlalu penting untuk dialokasikan kegiatan lainnya. Beberapa kebutuhan dasar di Jabar hanya bisa dipenuhi jika pemerintah efisien.
“Utang BPJS kita masih 300 miliar rupiah lebih, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien,” jabar Dedi Mulyadi. (Deon)
