CAHAYASIANG.ID, MINAHASA – Polemik pemberhentian Sekretaris Desa Tateli Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, kini menjadi sorotan publik. Pelaksana Tugas (Plt) Hukum Tua Desa Tateli Dua, Meike Shelviani Tiwowo, SH, diduga mengeluarkan surat keputusan pemberhentian secara sepihak terhadap Tumiran, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kepada awak media dan LSM GMPM, Tumiran mengaku sangat terkejut saat mengetahui dirinya telah diberhentikan. Ia menegaskan tidak pernah menerima surat pemberitahuan, pemanggilan, maupun klarifikasi sebelum keputusan tersebut diterbitkan.
“Pemberhentian ini dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Dalam SK sebelumnya saya masih menjabat sebagai Sekretaris Desa. Namun tiba-tiba, dalam surat pemberhentian, jabatan saya berubah menjadi Maweteng Jaga 3. Ini jelas janggal dan tidak pernah dikomunikasikan kepada saya,” ungkap Tumiran.
Tumiran menambahkan, pada saat proses pemberhentian itu terjadi, dirinya sedang dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan akibat penyakit diabetes (gula), sehingga harus bolak-balik dirawat di rumah sakit. Kondisi kesehatannya tersebut diketahui oleh perangkat Desa Tateli Dua.
Tak hanya itu, Tumiran juga membeberkan persoalan lain yang dinilainya belum mendapat penyelesaian hingga kini. Ia mengaku pernah mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp34 juta untuk kepentingan desa pada masa Plt Hukum Tua sebelumnya. Pengeluaran tersebut, kata Tumiran, diketahui oleh Kepala Desa Tateli Dua sebelumnya, Didi Martin Tumbal, serta Camat Mandolang, Reilly Yurike Pinangsang, SE, dan digunakan demi kelancaran administrasi serta kebutuhan desa.
“Uang itu saya tanggulangi dengan uang pribadi saya sendiri. Sampai hari ini belum ada penggantian, baik dari pemerintah desa maupun dari Plt Hukum Tua lama maupun Plt yang baru,” tegasnya.
Diduga Langgar Aturan Perundang-undangan
Pemberhentian perangkat desa secara sepihak ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (2), yang menyebutkan bahwa perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa pemberhentian perangkat desa harus dilakukan melalui prosedur yang jelas, transparan, dan disertai alasan yang sah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, yang mewajibkan adanya pemberitahuan tertulis, dasar hukum yang jelas, serta hak klarifikasi bagi perangkat desa yang akan diberhentikan.
Hingga berita ini diturunkan, Plt Hukum Tua Desa Tateli Dua, Meike Shelviani Tiwowo, SH, belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan pemberhentian sepihak tersebut maupun persoalan penggantian dana pribadi yang dikeluarkan oleh Tumiran.
Kasus ini menuai perhatian masyarakat dan diharapkan segera mendapat atensi serius dari pihak kecamatan, pemerintah kabupaten, hingga instansi pengawas terkait, agar tidak mencederai prinsip tata kelola pemerintahan desa yang transparan, adil, dan berlandaskan hukum.
(RSS)
