CAHAYASIANG.ID, MANADO – Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), serta dalam rangka optimalisasi tugas dan kerja kelembagaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, maka sejak Senin hingga Rabu (20 – 22 November 2023) nanti, dilaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara”.
Kegiatan yang berlangsung di Sintesa Peninsula Hotel Manado ini yang juga dilakukan melalui zoom meeting, dibuka dengan arahan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut Aldrin Chistian yang menyebutkan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara serentak di tiga tempat yakni di Sintesa Peninsula Manado, Arya Duta Manado dan The Sentra Minahasa Utara (Minut).
“Jajaran sekretariat dan pimpinan, bersama dengan setiap pengawas Pemilu di Sulut akan selalu bersinergi baik di tingkat Kecamatan maupun Kebupaten/Kota, untuk mengawal dan memastikan proses Pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan setiap tahapan,” ucapnya.
Selanjutnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi, Masyarakat dan Humas Steffen Linu menyampaikan, pihaknya sudah menjalankan tugas dengan menurunkan APK.
“Terimakasih kepada PKD dari kecamatan hingga Kabupaten/Kota karena Bawaslu Sulut satu-satunya yang melaporkan data riil yang berjenjang dan mampu dibuktikan kepada partai politik. Dan itu mendapatkan apresiasi dari Bawaslu Pusat. Kedepan, para PKD akan dihadirkan dalam kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota,” ungkapnya.
Lanjut Steffan, terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) datanya yang diturunkan di Sulut berjumlah 13.053. Sedangkan untuk Alat Peraga Sosialisasi (APS) sebanyak 11.456 atau sekitar 88,27%.
Sementara, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Donny Rumagit dalam arahannya mengatakan Tantangan saat ini publik banyak menyoroti kinerja Bawaslu.
Untuk saat ini, jadwal kampanye hanya 75 hari yang akan dimulai pada 28 November 2023. “Itu merupakan tugas dari panwascam dan panwas kelurahan/desa, siap atau tidak harus siap,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan soal politik uang, hoax yang masih kerap terjadi, juga pengawasan netralitas aparat ASN, TNI-Polri juga jadi sorotan.
“Diperlukan kompetensi dasar yakni penguasaan regulasi serta kompetensi teknis yaitu LHP sebagai pengukur kinerja. Juga agar tidak gampang terbujuk rayu untuk menerima uang,” sebut Donny. (ak)
